Pontianak, Nuusantara News - Sejumlah warga yang memiliki keluarga dimakamkan di kawasan Pemakaman Muslim Jalan Danau Sentarum menyampaikan keberatan terhadap sistem pengelolaan yang selama ini dilakukan oleh yayasan pengelola pemakaman.
Keluhan warga muncul karena adanya dugaan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana pemakaman. Masyarakat mengaku tidak pernah memperoleh laporan pertanggungjawaban yang jelas terkait pemasukan maupun penggunaan dana yang dihimpun dari masyarakat.
Menurut keterangan beberapa warga, sebagian dana yang terkumpul diduga digunakan untuk pembangunan kios di area pemakaman. Namun demikian, warga mengaku belum pernah menerima laporan resmi mengenai sumber pendanaan, besaran anggaran, maupun pengelolaan hasil dari pembangunan tersebut.
Selain itu, warga juga mempertanyakan adanya pungutan yang disebut dilakukan setiap tahun kepada keluarga yang memiliki anggota keluarga dimakamkan di lokasi tersebut. Tidak hanya itu, terdapat pula permintaan pembayaran atas lokasi atau titik penggalian makam.
Padahal, berdasarkan penuturan warga, pembelian sebagian lahan pemakaman tersebut pada masa lalu dilakukan melalui swadaya masyarakat dan gotong royong. Dana dihimpun dari warga dengan tujuan agar lahan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat pemakaman bagi keluarga, anak, cucu, serta keturunan mereka di masa mendatang.
“Sebagian tanah ini dibeli dari hasil gotong royong masyarakat. Harapannya agar dapat dipergunakan oleh keluarga dan keturunan kami. Namun sekarang masih diminta membayar lagi setiap tahun maupun saat akan menggunakan lahan makam,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Atas kondisi tersebut, sejumlah warga menyatakan sudah tidak lagi mempercayai pengelolaan yang dilakukan yayasan saat ini dan menginginkan adanya kepengurusan baru yang dinilai lebih terbuka, profesional, serta transparan dalam mengelola aset dan keuangan pemakaman.
Warga berharap pengurus yang baru nantinya dapat menyusun sistem administrasi yang jelas, membuat laporan keuangan secara berkala, serta melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan pemakaman.
Sementara menunggu terbentuknya yayasan atau kepengurusan baru, masyarakat berencana menggunakan wadah Perkumpulan Bugis Melayu sebagai sarana koordinasi dan pengelolaan sementara demi menjaga keberlangsungan pelayanan pemakaman bagi warga yang memiliki hak atas lahan tersebut.
Warga juga meminta agar dilakukan musyawarah bersama antara pengurus yayasan, tokoh masyarakat, dan keluarga ahli waris yang memiliki kepentingan di pemakaman guna mencari solusi terbaik, sehingga pengelolaan pemakaman dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.
