Sejak kecil, Andri mengenal arti kerja keras, kebersamaan, dan nilai-nilai kehidupan masyarakat kampung. Lingkungan Entajau yang penuh dengan budaya, adat, dan kearifan lokal menjadi tempat ia belajar tentang kepedulian terhadap sesama serta pentingnya memperjuangkan kebenaran dan keadilan.
Dengan tekad yang kuat, Andri melanjutkan pendidikan hingga menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Perjalanan pendidikan tersebut menjadi bekal untuk memahami ilmu hukum dan mempersiapkan diri dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Setelah menyelesaikan pendidikan hukum, Andri Surya Bepage, S.H. memilih profesi sebagai Advokat/Pengacara. Baginya, profesi advokat bukan hanya pekerjaan, tetapi sebuah amanah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum, memperjuangkan hak-hak warga, serta menjunjung tinggi keadilan berdasarkan hukum yang berlaku.
Berasal dari kampung Entajau tidak menjadi penghalang untuk mencapai impian. Justru dari kampung itulah tumbuh semangat dan motivasi untuk membuktikan bahwa anak daerah juga mampu berdiri dan berkiprah di dunia hukum.
Dalam menjalankan profesinya, Advokat Andri Surya Bepage, S.H. berkomitmen untuk menjadi pengacara yang profesional, berintegritas, dan dekat dengan masyarakat. Ia membawa pesan bahwa perjuangan, pendidikan, dan kerja keras dapat membuka jalan menuju keberhasilan.
Kisah Andri Surya Bepage, S.H. adalah gambaran perjalanan seorang anak kampung yang berani bermimpi, berjuang melalui pendidikan, hingga menjadi seorang penegak nilai keadilan melalui profesi advokat.
Dari Entajau untuk Kalimantan Barat, mengabdi untuk hukum dan masyarakat.
Pada pelaksanaan tahun ini, program TMMD dipusatkan di Desa Ulak Pauk, Kecamatan Embaloh Hulu, dengan target membuka akses transportasi menuju Desa Belatung, Kecamatan Embaloh Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu.
Komandan Kodim (Dandim) 1206/Putussibau Letkol Inf Andreas Prabowo Putro S.I.Pem., M.I.P., M.Han. menegaskan bahwa TMMD merupakan bentuk operasi bakti terpadu lintas sektoral. Fokus utama kegiatan kali ini adalah pembangunan infrastruktur fisik dan non fisik untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat perbatasan.
"Kami optimistis seluruh sasaran fisik maupun nonfisik dapat terlaksana secara optimal. Program ini dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi warga setempat," ujarnya.
Pelaksanaan TMMD ke-129 ini dibagi menjadi dua fokus utama pembangunan diantaranya
Sasaran Fisik: Pembukaan dan peningkatan kualitas badan jalan antardesa, pembuatan gorong-gorong, serta jembatan penghubung guna memangkas jarak tempuh masyarakat.
Sasaran Non-Fisik: Pemberian penyuluhan wawasan kebangsaan, edukasi kesehatan, pelayanan KB, bela negara, serta sosialisasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bagi warga perbatasan.
Sinergi Kuat TNI dan Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui jajaran Forkopimda memberikan dukungan penuh terhadap kesukseskan TMMD ini. Sinergi yang solid antara personel Kodim 1206/Putussibau, instansi terkait, dan partisipasi aktif gotong royong masyarakat menjadi kunci utama kelancaran pengerjaan di lapangan selama satu bulan ke depan.
Melalui pembukaan akses jalan baru ini, diharapkan distribusi logistik, bantuan sosial, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan dari pemerintah daerah dapat tersalurkan dengan lebih cepat dan tepat sasaran ke wilayah pelosok Kapuas Hulu.(Spg).
(Pendim 1206/Psb)
Dalam musyawarah yang berlangsung penuh semangat kekeluargaan, Anggih Febri Ardika, S.H. secara mufakat terpilih sebagai Ketua Umum Budak Melayu Pontianak (BMP). Sementara itu, Kamil Onte (Sukep) dipercaya mendampingi sebagai Ketua Harian.
Dengan terbentuknya kepengurusan baru, seluruh peserta berharap BMP dapat menjadi wadah yang aktif dalam menjaga, mengembangkan, dan memperkenalkan kembali berbagai budaya Melayu Pontianak kepada generasi muda.
Ketua Umum terpilih, Anggih Febri Ardika, S.H., diharapkan mampu membawa BMP menjadi organisasi yang berperan dalam melestarikan berbagai tradisi dan permainan rakyat khas Pontianak yang kini mulai jarang dimainkan dan terancam punah akibat perkembangan zaman.
Selain menetapkan Ketua Umum dan Ketua Harian, forum juga membentuk struktur Himbalang, yaitu perwakilan Ketua Umum yang bertugas memimpin serta mengoordinasikan kegiatan BMP di masing-masing kecamatan. Salah satu yang ditetapkan adalah Aldi Supiadi sebagai Himbalang Kecamatan Pontianak Timur.
Dalam kesempatan tersebut, pengurus juga menyepakati salah satu agenda rutin organisasi, yakni program “Jumat Berkurung”. Program ini mengajak seluruh anggota BMP untuk mengenakan baju kurung atau Telok Belanga setiap hari Jumat sebagai bentuk kecintaan, kebanggaan, dan upaya nyata melestarikan identitas budaya Melayu Pontianak.
Melalui kepengurusan yang baru, BMP diharapkan dapat menjadi organisasi yang tidak hanya mempererat tali silaturahmi masyarakat Melayu Pontianak, tetapi juga menjadi pelopor dalam menjaga warisan budaya daerah agar tetap hidup, dikenal, dan diwariskan kepada generasi penerus. (Dny)
Semangat gotong royong warga Rt 15 Dusun Mungguk 1 Desa Mungguk dalam mendukung perbaikan dan pelebaran jalan Kampung penyadap- kampung Butun, patut diapresiasi dan diacungi jempol.
Ketua Rt 15 Abdul Laher mengatakan, Selain dengan dukungan materiil dari para pengusaha yang beraktifitas sekitar, masyarakat juga menyalurkan dukungan berupa tenaga melalui kegiatan gotong royong ini.
"Jalan ini yang terletak di RT 15 RW 03, Meskipun dalam tampilan sudah sangat baik namun masih kurang lebar,makanya atas inisiatif bersama warga kita melaksakan cara swadaya untuk memperlebar dan tambal spot yang parah, "ujarnya Sabtu,11/7/2026.
Lebih lanjut ia berharap pemerintah Daerah dan anggota DPRD kabupaten Sekadau dapat memperhatikan jalan di Kampung penyadap - Kampung Butun karna ruas jalan Kampung tersebut merupakan akses satu - satunya bagi warga yang keluar masuk dari arah pasar Sekadau dan sebaliknya. Red
Pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dilaksanakan melalui TNI AD, khususnya Kodam XII/Tanjungpura. Kehadiran jembatan ini diharapkan mampu memperlancar akses transportasi masyarakat, mempercepat mobilitas hasil pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Desa Riyai dan sekitarnya.
Komandan Kodim 1204/Sanggau menyampaikan bahwa selesainya pembangunan Jembatan Aramco merupakan bukti nyata pengabdian TNI kepada rakyat. Melalui sinergi bersama pemerintah daerah dan masyarakat, pembangunan infrastruktur diharapkan dapat terus memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan rampungnya pembangunan Jembatan Aramco ini, masyarakat Desa Riyai kini memiliki akses yang lebih aman, nyaman, dan layak, sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah di Kecamatan Tayan Hulu.(Spg).
(Pendim 1204/Sanggau)
Praktisi hukum Nanda Wahyu Pratama, A.Md., S.H., M.H. menilai bahwa setiap proses penegakan hukum harus dijalankan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, penggeledahan merupakan bagian dari kewenangan penyidik dalam proses pembuktian. Namun, tindakan tersebut harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi due process of law.
“Negara hukum menghendaki bahwa siapa pun memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, namun sebaliknya tidak boleh pula ada seseorang yang dihakimi sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” ujar NWP.
Ia menambahkan bahwa publik tentu berharap aparat penegak hukum dapat bekerja secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun. Menurutnya, keterbukaan informasi dalam batas yang diperbolehkan hukum juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
“Apabila memang terdapat dugaan tindak pidana, maka proses penyelidikan dan penyidikan harus dibuka secara proporsional kepada publik tanpa mengganggu substansi penyidikan. Sebaliknya, apabila pada akhirnya tidak ditemukan unsur pidana, maka hal tersebut juga harus disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan spekulasi,” katanya.
Lebih lanjut, NWP menilai bahwa momentum ini menjadi ujian bagi integritas seluruh aparat penegak hukum. Ia berharap penanganan perkara dilakukan secara objektif, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum hanya dapat dijaga apabila setiap proses dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan. Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih karena keadilan harus berlaku sama bagi setiap warga negara,” tegasnya.
Sebagaimana diberitakan, aparat kepolisian melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi dalam pengembangan penyidikan beberapa perkara dugaan korupsi. Penggeledahan tersebut menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan rumah pribadi Jampidsus serta sejumlah lokasi lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan proses penyidikan. Pihak Jampidsus juga telah memberikan klarifikasi terkait kepemilikan rumah yang menjadi objek penggeledahan dan menegaskan bahwa seluruh proses hukum harus ditempuh sesuai mekanisme yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, proses penyidikan masih berlangsung dan belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan adanya pihak yang bersalah. Oleh karena itu, seluruh pihak tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah sembari menunggu perkembangan resmi dari aparat penegak hukum.
Dalam perkara ini, kami mendampingi para terdakwa, yaitu Putu Arsana, Fadel Untung Ardian, Mewa Adi Yayang, dan Nyemas Fatmita. Sehubungan dengan tuntutan pidana penjara seumur hidup yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tim penasehat hukum memandang bahwa perkara ini perlu dilihat secara lebih mendalam, lebih jernih, dan lebih proporsional, terutama menyangkut peran, kedudukan, tingkat keterlibatan, serta latar belakang masing-masing terdakwa dalam konstruksi perkara yang diajukan ke persidangan.
Kami memahami sepenuhnya bahwa kejahatan narkotika merupakan kejahatan serius yang merusak masa depan generasi bangsa, merusak sendi-sendi keluarga, dan mengancam ketertiban sosial. Karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika adalah keniscayaan. Namun demikian, dalam negara hukum, penegakan hukum tidak hanya bertumpu pada semangat penghukuman, melainkan juga harus berpijak pada asas keadilan, proporsionalitas, individualisasi pidana, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Hukum pidana tidak boleh menempatkan semua orang dalam satu posisi yang sama apabila peran, kapasitas, dan tingkat kesalahannya berbeda.
Tim penasehat hukum menilai bahwa terhadap Fadel Untung Ardian, Mewa Adi Yayang, dan Nyemas Fatmita, terdapat keadaan yang patut dipertimbangkan secara arif dan mendalam oleh Majelis Hakim. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menurut perspektif pembelaan kami, ketiganya patut dilihat secara berbeda dari pihak yang diduga memiliki peran dominan, kendali, inisiatif, atau penguasaan utama dalam perkara ini. Ketiga terdakwa tersebut menurut pemahaman kami bukanlah aktor utama, bukan perancang utama, dan bukan pihak yang paling menentukan jalannya perbuatan pidana tersebut, melainkan lebih merupakan pihak yang berada dalam lingkaran kendali, pengaruh, atau perintah pihak lain.
Atas dasar itu, kami memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak berkenan memberikan penilaian yang cermat, adil, dan berimbang terhadap posisi ketiga terdakwa tersebut. Sangat penting bagi hukum untuk membedakan antara pelaku utama, pengendali, pihak yang memperoleh keuntungan terbesar, dan mereka yang hanya diperalat, disuruh, diikutsertakan, atau berada dalam posisi lemah secara sosial maupun psikologis. Keadilan tidak akan tercapai apabila seluruh terdakwa diposisikan secara sama tanpa melihat secara saksama siapa yang mengendalikan, siapa yang menikmati hasil, siapa yang memiliki kehendak utama, dan siapa yang hanya menjadi bagian paling bawah dari rantai peristiwa pidana.
Kami juga memohon agar tuntutan pidana penjara seumur hidup terhadap para terdakwa, khususnya terhadap pihak-pihak yang perannya tidak dominan, dapat dipertimbangkan kembali secara lebih bijaksana. Hukuman yang adil bukanlah semata-mata hukuman yang paling berat, melainkan hukuman yang tepat, proporsional, dan sesuai dengan kadar kesalahan masing-masing terdakwa. Di sinilah letak kebijaksanaan peradilan: menghadirkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif.
Sehubungan dengan agenda persidangan, tim penasehat hukum juga menyampaikan permohonan dengan penuh hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak agar memberikan kesempatan yang memadai kepada tim advokat untuk menyusun surat pembelaan (pleidoi) secara utuh, sistematis, dan bertanggung jawab. Mengingat perkara ini menyangkut ancaman pidana yang sangat berat, jumlah terdakwa lebih dari satu orang, serta perlunya penguraian yang rinci mengenai peran masing-masing terdakwa, fakta persidangan, alat bukti, keadaan yang meringankan, dan argumentasi yuridis, maka kami memandang bahwa waktu satu minggu sangat terbatas untuk menyusun pembelaan yang komprehensif.
Oleh karena itu, dengan segala hormat, kami memohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan tambahan waktu penyusunan pleidoi menjadi 2 (dua) minggu), agar tim penasehat hukum dapat menyusun pembelaan secara maksimal, objektif, dan bertanggung jawab di hadapan hukum. Permohonan ini bukan untuk menghambat jalannya persidangan, melainkan justru untuk memastikan bahwa hak konstitusional para terdakwa untuk memperoleh pembelaan yang efektif benar-benar terlindungi, sehingga putusan yang kelak dijatuhkan menjadi putusan yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga kuat secara moral dan adil secara substansial.
Kami percaya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak akan memeriksa dan memutus perkara ini dengan kejernihan hati nurani, kebijaksanaan hukum, dan keberanian moral untuk menempatkan setiap terdakwa sesuai dengan peran dan kesalahannya masing-masing. Kepada Jaksa Penuntut Umum, kami juga menyampaikan penghormatan seraya berharap bahwa tuntutan yang diajukan dapat dipandang kembali dalam semangat penegakan hukum yang berkeadilan, dengan membedakan secara tegas pihak yang berperan dominan dan pihak yang hanya berada pada posisi yang lebih lemah dalam mata rantai peristiwa pidana.
Pada akhirnya, kami ingin menegaskan bahwa permohonan keringanan ini bukanlah upaya untuk meniadakan kesalahan, bukan pula untuk mengaburkan bahaya kejahatan narkotika, melainkan sebuah ikhtiar hukum agar keadilan benar-benar bekerja secara manusiawi. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu menghukum secara tegas pelaku utama, namun tetap memberi ruang pertimbangan bagi mereka yang keterlibatannya tidak dominan, yang mungkin bertindak di bawah pengaruh, tekanan, ketergantungan ekonomi, atau keterbatasan pemahaman.
Kami berharap suara pembelaan ini didengar sebagai bagian dari proses peradilan yang sehat, beradab, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kami memohon agar para terdakwa, khususnya Fadel Untung Ardian, Mewa Adi Yayang, dan Nyemas Fatmita, memperoleh pertimbangan hukum yang lebih ringan dan lebih proporsional sesuai fakta persidangan, peran masing-masing, dan rasa keadilan masyarakat.
Penasehat Hukum Terdakwa LBH CLPK
Nanang Suharto, S.H, dkk
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Perwakilan dari PT Win Global Solusitama, HF, bersama sejumlah jemaah yang meminta kepastian terkait pengembalian dana yang sebelumnya telah dijanjikan oleh perusahaan.
Menurut keterangan beberapa jemaah yang hadir, pengembalian dana tersebut telah dijanjikan beberapa bulan sebelumnya. Bahkan, kesepakatan tersebut disebut telah dituangkan dalam sebuah surat perjanjian yang ditandatangani di atas materai. Namun hingga pertemuan berlangsung, para jemaah mengaku belum memperoleh kepastian mengenai realisasi pengembalian dana sebagaimana yang telah dijanjikan.
Dalam pertemuan itu, para jemaah berharap PT Win Global Solusitama dapat memberikan kejelasan mengenai waktu dan mekanisme pengembalian dana, mengingat sebagian dari mereka telah menunggu selama beberapa bulan.
Para jemaah juga menyampaikan harapan agar penyelesaian persoalan ini dapat dilakukan secara baik, transparan, dan sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh informasi mengenai adanya kesepakatan final ataupun jadwal pasti pelaksanaan pengembalian dana kepada para jemaah. Media masih membuka ruang hak jawab kepada pihak PT Win Global Solusitama, termasuk Perwakilannya HF, apabila terdapat penjelasan atau tanggapan resmi terkait tuntutan para jemaah tersebut.
Berdasarkan dokumentasi dan keterangan yang dihimpun, papan informasi kegiatan pekerjaan telah terpasang sejak awal pelaksanaan proyek. Plang tersebut berada di depan lapangan bola Desa Rasau Jaya Tiga, pada titik yang mudah dilihat masyarakat dan pengguna jalan.
Lokasi pemasangan papan informasi itu disebut sama persis dengan posisi plang pekerjaan perbaikan Jalan Bhakti pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, masyarakat sebenarnya dapat melihat dan membaca informasi publik terkait kegiatan tersebut, mulai dari jenis pekerjaan, nilai kontrak, masa pelaksanaan, sumber dana, hingga pihak pelaksana.
Selain soal plang, narasi yang menyebut pekerjaan telah rusak sebelum rampung juga dinilai perlu diluruskan. Faktanya, pekerjaan tersebut belum selesai 100 persen dan masih berada dalam masa pelaksanaan. Artinya, apabila ditemukan bagian yang belum rapi, retak, atau perlu perbaikan, hal itu masih menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan sampai masa kontrak berakhir.
Keretakan yang terlihat di beberapa bagian juga disebut tidak terjadi di seluruh ruas pekerjaan. Kondisi tersebut hanya ditemukan pada beberapa titik tertentu. Dugaan sementara, retak ringan itu terjadi karena bagian cor belum benar-benar kering, namun sudah dilalui kendaraan, termasuk kendaraan dengan beban berat.
Karena pekerjaan masih berlangsung, pelaksana masih memiliki kewajiban untuk melakukan pembenahan terhadap bagian-bagian yang belum sesuai atau mengalami kerusakan ringan. Oleh sebab itu, penilaian terhadap kualitas akhir pekerjaan seharusnya dilakukan setelah seluruh tahapan pekerjaan selesai dan dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur.
Terkait narasi yang menyebut adanya hubungan keluarga antara kontraktor dengan pejabat daerah, informasi tersebut juga dibantah. Berdasarkan keterangan Sekretaris Desa Rasau Jaya Tiga (Cak Ibnu) yang telah berkoordinasi dengan OPD terkait, dugaan tersebut tidak benar atau HOAX dan tidak memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pihak desa berharap masyarakat tetap kritis, namun tidak terburu-buru menyimpulkan sebelum melihat fakta di lapangan secara lengkap. Keterbukaan informasi tetap penting, tetapi penyampaian informasi kepada publik juga harus berimbang agar tidak menimbulkan persepsi keliru.
Adapun fakta lapangan yang perlu diketahui publik adalah bahwa plang informasi proyek telah terpasang sejak awal, kerusakan yang terlihat hanya berupa retak ringan di beberapa titik, dan masa pekerjaan masih berjalan sehingga perbaikan masih menjadi tanggung jawab pelaksana.
Dengan demikian, tudingan bahwa proyek pelebaran Jalan Bhakti Rasau Jaya Tiga merupakan proyek tanpa plang dan telah rusak secara menyeluruh sebelum selesai dinilai tidak sepenuhnya tepat. Publik diminta melihat persoalan ini secara proporsional dan menunggu hasil pekerjaan sampai masa pelaksanaan benar-benar berakhir.
Pada momen tersebut, Ketua Pemerhati Pusake Bumi Khatulistiwa, Tam Aldi, secara resmi menganugerahkan gelar adat “Datok Kelola Uluk” kepada Heru Maulana. Gelar kehormatan itu diberikan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi Heru Maulana dalam melestarikan budaya melalui keahliannya sebagai pengrajin senjata tradisional, sarung senjata, serta uluk pusaka tradisional khas Kalimantan Barat.
Prosesi penganugerahan berlangsung dengan penuh khidmat dan disaksikan oleh Sultan Ibrahim bin Nyoh selaku Yang Mulia Raja Kubu, bersama para tokoh adat, tokoh masyarakat, serta perwakilan berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) yang hadir dari berbagai wilayah.
Turut hadir pula jamaah dan tamu undangan dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Kehadiran para tamu menjadi simbol kebersamaan dalam menjaga nilai-nilai adat, budaya, serta mempererat tali persaudaraan antarkomunitas pencinta budaya dan perguruan silat tradisional.
Ketua Pemerhati Pusake Bumi Khatulistiwa, Tam Aldi, menyampaikan bahwa pemberian gelar tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada sosok yang dinilai memiliki dedikasi tinggi dalam menjaga eksistensi warisan budaya daerah.
“Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh generasi muda untuk terus mencintai, menjaga, dan melestarikan pusaka serta budaya leluhur Kalimantan Barat,” ujarnya.
Milad ke-5 Yayasan Silat Tradisi Sendeng Pukol Tujoh Induk Borneo tidak hanya menjadi peringatan hari jadi perguruan, tetapi juga menjadi wadah memperkokoh persatuan, mempererat silaturahmi, serta menumbuhkan semangat pelestarian seni bela diri tradisional dan budaya lokal di Bumi Khatulistiwa.
Acara ditutup dengan doa bersama, ramah tamah, dan sesi foto bersama seluruh tamu undangan sebagai simbol kebersamaan dan komitmen untuk terus menjaga kelestarian adat dan budaya bagi generasi mendatang.
