Kades Perempuan Desa Tanjung Beringin Jadi Sosok Motivator di Tengah Masyarakat

Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya – Kepemimpinan seorang Kepala Desa (Kades) perempuan di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, mendapat apresiasi dari masyarakat. Di momen kebersamaan masyarakat saat ini, beliau tampil sebagai figur inspiratif dan motivator dalam membangun desa.

Sebagai pemimpin perempuan, Ibu Kades menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak ditentukan oleh gender, melainkan oleh komitmen, keberanian, dan ketulusan dalam mengabdi kepada masyarakat. Dalam setiap kegiatan desa, baik musyawarah, pembinaan masyarakat, hingga kegiatan sosial, beliau selalu hadir langsung di tengah warga.

“Kita bangun desa ini dengan semangat gotong royong dan kebersamaan. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita kompak,” ungkapnya dalam salah satu kegiatan desa.

Kepemimpinan Humanis dan Tegas:

Di bawah kepemimpinan beliau, Desa Tanjung Beringin terus berbenah dalam berbagai sektor, mulai dari pelayanan administrasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan peran perempuan dalam pembangunan desa.

Warga menilai, sosok Ibu Kades:

Aktif mendengar aspirasi masyarakat, Transparan dalam menjalankan program desa, Mendorong partisipasi generasi muda, dan Menjadi teladan dalam menjaga persatuan dan Kehadirannya sebagai pemimpin perempuan juga menjadi motivasi tersendiri bagi kaum ibu serta generasi muda perempuan untuk berani mengambil peran dalam pembangunan.

Komitmen Membangun Desa Lebih Maju:

Dengan semangat kebersamaan, Desa Tanjung Beringin di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, optimis terus berkembang menjadi desa yang mandiri, harmonis, dan berdaya saing.

Momentum saat ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan desa bukan hanya soal program, tetapi tentang kepemimpinan yang mampu menggerakkan hati dan semangat masyarakat. Red

Read More

Imbauan Kepala Dinas Perhubungan Kota Singkawang dalam Rangka Bulan Puasa dan Imlek

Singkawang – Dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadan dan perayaan Tahun Baru Imlek, Kepala Dinas Perhubungan Kota Singkawang mengimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas selama momentum hari besar keagamaan tersebut.

Ia menyampaikan bahwa momen Ramadan dan Imlek merupakan waktu yang penuh berkah dan kebersamaan. Aktivitas masyarakat meningkat, baik untuk ibadah, silaturahmi, maupun kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk menjaga keselamatan di jalan raya.

“Kami mengajak seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menjaga etika berkendara, serta mengutamakan keselamatan. Momentum Ramadan dan Imlek ini adalah saat yang tepat untuk menumbuhkan sikap saling menghormati dan toleransi antarumat beragama,” ujarnya.

Dinas Perhubungan Kota Singkawang juga akan meningkatkan pengawasan di sejumlah titik strategis, termasuk kawasan pusat kota, rumah ibadah, serta jalur-jalur utama yang berpotensi mengalami peningkatan arus kendaraan.

Selain itu, masyarakat diminta untuk tidak parkir sembarangan, menghindari penggunaan knalpot bising, serta menjaga ketenangan selama umat Muslim menjalankan ibadah puasa dan umat Tionghoa merayakan Imlek.

Dengan semangat kebersamaan yang menjadi ciri khas Kota Singkawang, diharapkan perayaan Ramadan dan Imlek tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan penuh kedamaian.

“Semoga bulan suci Ramadan membawa keberkahan bagi umat Muslim dan perayaan Imlek membawa kebahagiaan serta harapan baru bagi saudara-saudara kita yang merayakan,” tutupnya. Red

Read More

Anggota DPRD Kubu Raya Zulkarnaen: Imlek dan Ramadan Momentum Perkuat Persaudaraan Umat Beragama

Kubu Raya - Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya, Zulkarnaen, menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Imlek sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadan sebagai momentum mempererat persaudaraan dan kerukunan antarumat beragama di tengah masyarakat.

Menurut Zulkarnaen, dua perayaan besar keagamaan tersebut memiliki nilai luhur yang sama, yakni mengajarkan kebersamaan, kedamaian, serta kepedulian terhadap sesama tanpa memandang latar belakang perbedaan.

“Selamat merayakan Tahun Baru Imlek bagi saudara-saudara kita yang merayakan, dan selamat menyambut bulan suci Ramadan bagi umat Muslim. Semoga momentum ini semakin mempererat persaudaraan, memperkuat toleransi, dan menjaga persatuan di Kabupaten Kubu Raya,” ujarnya, Selasa (18/2/2026).

Legislator dari Kabupaten Kubu Raya itu menegaskan, keberagaman merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama. Ia menilai, kehidupan masyarakat yang rukun dan harmonis merupakan fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Zulkarnaen juga mengajak seluruh masyarakat untuk saling menghormati umat yang sedang menjalankan ibadah, baik yang merayakan Imlek maupun yang akan menjalankan ibadah puasa Ramadan.

“Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan memperkuat silaturahmi, kita dapat menciptakan suasana yang aman, damai, dan kondusif,” tambahnya.

Ia berharap, semangat kebersamaan yang tercermin dalam perayaan Imlek dan Ramadan dapat terus memperkokoh persatuan masyarakat serta menjadi contoh nyata kerukunan umat beragama di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kubu Raya. Red

Read More

Ketua DPRD Kota Pontianak Menghimbau Warga Perkuat Toleransi di Momen Puasa Ramadan dan Imlek

Pontianak – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak mengajak seluruh masyarakat Pontianak untuk terus menjaga persatuan dan toleransi antarumat beragama di tengah momentum bulan suci Ramadan yang beriringan dengan perayaan Tahun Baru Imlek, 18/02/26.

Menurutnya, momen kebersamaan ini menjadi bukti bahwa Pontianak merupakan kota yang menjunjung tinggi nilai keberagaman, keharmonisan, dan saling menghormati antarwarga.

“Ramadan dan Imlek yang hadir hampir bersamaan adalah momentum yang sangat baik untuk memperkuat persaudaraan, toleransi, dan semangat kebersamaan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Semangat Imlek dan Kebersamaan Multikultural

Ia menambahkan, perayaan Imlek yang berlangsung di berbagai titik kota juga menjadi simbol kuatnya kehidupan multikultural di Pontianak. Tradisi, budaya, dan nilai-nilai kebersamaan terus tumbuh seiring dengan semangat saling menghargai antarumat beragama.

DPRD Kota Pontianak, lanjutnya, mendukung penuh setiap kegiatan keagamaan dan budaya yang bertujuan mempererat persaudaraan serta menjaga kondusivitas daerah.

Dorong Kepedulian Sosial dan Gotong Royong

Dalam suasana Ramadan, Ketua DPRD juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian sosial, seperti berbagi dengan sesama, membantu kaum dhuafa, serta memperkuat semangat gotong royong.

“Nilai-nilai puasa mengajarkan kita tentang kesabaran, kejujuran, dan kepedulian. Ini sejalan dengan semangat Imlek yang mengedepankan harapan, kerja keras, dan kebersamaan,” katanya.

Komitmen Jaga Kerukunan dan Stabilitas Daerah

Ia menegaskan, DPRD Kota Pontianak akan terus berperan aktif dalam menjaga stabilitas daerah, mendorong kebijakan yang inklusif, serta memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan ibadah dan tradisinya dengan aman dan nyaman.

Dengan semangat Ramadan dan Imlek, diharapkan Kota Pontianak semakin kokoh sebagai kota yang damai, toleran, dan sejahtera. Red

Read More

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat Menyerukan Masyarakat Perkuat Toleransi di Momen Imlek dan Ramadan

Pontianak - Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat menyerukan seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan memperkuat nilai toleransi antarumat beragama dalam menyambut perayaan Tahun Baru Imlek dan datangnya Bulan Suci Ramadan, 18/02/26.

Dalam keterangannya, Ketua DPRD Kalbar menyampaikan bahwa momen Imlek dan Ramadan merupakan waktu yang tepat untuk mempererat silaturahmi, menumbuhkan rasa saling menghormati, serta memperkuat kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat Kalimantan Barat.

“Imlek dan Ramadan adalah momentum yang penuh makna. Keduanya mengajarkan nilai kebersamaan, kepedulian, dan saling menghargai. Inilah kekuatan utama masyarakat Kalbar,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi semangat toleransi yang selama ini terjaga dengan baik di Kalimantan Barat, khususnya di wilayah Pontianak, Singkawang, dan daerah lainnya yang dikenal sebagai simbol kerukunan antarumat beragama.

Menurutnya, perayaan Imlek dengan berbagai tradisi budaya, seperti barongsai dan Cap Go Meh, serta suasana Ramadan dengan kegiatan ibadah dan sosial, menjadi bukti nyata harmoninya kehidupan masyarakat di daerah ini.

Ketua DPRD Prov Kalbar berharap, melalui perayaan Imlek dan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan, masyarakat semakin memperkuat nilai gotong royong, menjaga kondusivitas daerah, serta bersama-sama mendukung pembangunan Kalimantan Barat yang maju dan sejahtera.

“Mari kita jadikan perbedaan sebagai kekuatan, dan kebersamaan sebagai fondasi dalam membangun Kalbar yang damai, harmonis, dan bermartabat,” tutupnya. Red

Read More

Anggota DPRD Kota Pontianak Anggi Febri Ardika Tegaskan Diskotik dan Klub Malam Wajib Tutup Selama Ramadhan

Pontianak, 18/02/26 – Anggota DPRD Kota Pontianak, Anggi Febri Ardika, menegaskan bahwa seluruh tempat hiburan malam, termasuk diskotik dan klub malam di wilayah Kota Pontianak, wajib menghentikan operasionalnya selama bulan suci Ramadhan.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Anggi selaku anggota DPRD Kota Pontianak menyampaikan dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa kebijakan penutupan tempat hiburan malam merupakan bentuk penghormatan terhadap umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa.

“Diskotik dan klub malam wajib tutup selama bulan suci Ramadhan. Jika ada yang melanggar, maka izin usahanya wajib dicabut,” tegas Anggi.

Menurutnya, aturan tersebut bukan sekadar imbauan, melainkan bagian dari ketentuan yang harus dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha hiburan malam. Ia juga meminta pemerintah daerah melalui instansi terkait untuk melakukan pengawasan secara ketat guna memastikan kepatuhan terhadap aturan tersebut.

Anggi menambahkan, penegakan aturan ini penting untuk menjaga ketertiban umum, menciptakan suasana yang kondusif, serta menghormati nilai-nilai sosial dan keagamaan yang berkembang di masyarakat.

Ia juga mengingatkan para pengusaha hiburan malam agar tidak mengambil risiko dengan tetap beroperasi secara diam-diam, karena konsekuensinya dapat berupa sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha secara permanen.

Dan ia juga menekankan pemerintah kota untuk bertindak tegas dan konsisten dalam menegakkan peraturan yang berlaku demi menjaga keharmonisan dan ketertiban di Kota Pontianak selama bulan Ramadhan. Red

Read More

Harmoni Dalam Keberagaman, Semangat Persaudaraan Melayu dan Tionghua Warnai Perayaan Imlek

Pontianak, 16 Februari 2026 - Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan mewarnai perayaan Tahun Baru Imlek di Kota Pontianak. 

Kerukunan antara etnis Tionghoa dan Melayu kembali terlihat nyata dalam perayaan yang berlangsung meriah di berbagai sudut kota.

Etnis Tionghoa di Pontianak memeriahkan malam Imlek dengan memasang lampion berwarna merah, ornamen khas Imlek, serta berbagai atribut budaya lainnya di sepanjang jalan dan kawasan permukiman. 

Cahaya lampion yang menghiasi kota menciptakan suasana semarak sekaligus simbol harapan dan keberuntungan di tahun yang baru.

Menariknya, kemeriahan tersebut turut mendapat dukungan dan partisipasi dari masyarakat Melayu setempat. Etnis Melayu Kota Pontianak ikut memeriahkan perayaan dengan menggelar arak-arakan obor yang berlangsung tertib dan penuh kekeluargaan. Arak-arakan tersebut menjadi simbol persaudaraan dan keharmonisan antarumat beragama di kota ini.

Partisipasi umat Muslim dalam menyemarakkan perayaan Imlek menjadi wujud nyata eratnya hubungan persaudaraan antara komunitas Melayu Muslim dan Tionghoa. 

Momentum ini sekaligus mempertegas identitas Pontianak sebagai kota yang menjunjung tinggi nilai toleransi dan keberagaman.

Tokoh masyarakat setempat menyampaikan bahwa kebersamaan seperti ini telah lama terjalin dan menjadi bagian dari kehidupan sosial warga Pontianak. “Perbedaan bukan menjadi penghalang, melainkan kekuatan untuk mempererat persatuan,” ujarnya.

Perayaan Imlek tahun ini tidak hanya menjadi ajang budaya, tetapi juga menjadi simbol harmoni yang terus terjaga di tengah keberagaman masyarakat Pontianak. Semangat saling menghormati dan mendukung antar etnis diharapkan terus tumbuh demi menjaga persatuan dan kedamaian di Bumi Khatulistiwa. (Sudirman)

Read More

Akpersi Kalbar Dukung Polri Tetap Di Bawah Presiden RI

Minggu 15 Februari 2026, Ketua DPD Asosiasi Keluarga Pers Indonesia Prov. Kalbar Sdr. Syafarahman beserta keluarga besar AKPERSI menyatakan dukungan penuhnya terhadap keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kegiatan ngopi solidaritas yang diadakan oleh AKPERSI Kalbar mengangkat tema "Dukung Moral Untuk Polri Yang Presisi" dihadiri oleh sejumlah insan pers di bawah naungan AKPERSI Kalbar, dalam penyampaiannya Sdr. Syafarahman menyampaikan bahwa kedudukan Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan bentuk kejelasan struktur dalam sistem pemerintahan presidensial.

"Sebagai bagian dari cabang eksekutif, Polri bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan, sehingga garis komando dan akuntabilitas politik menjadi jelas. Penempatan Polri di bawah kementerian justru akan menciptakan tumpang tindih kewenangan, mengaburkan garis komando, serta berpotensi menurunkan independensi Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat," tutur Syafarahman.

Bagi Syafarahman, sebagai organisasi yang menjadi bagian dari elemen masyarakat sipil, AKPERSI Kalbar memandang bahwa profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas adalah fondasi utama dalam hubungan pers dan kepolisian.

Oleh karena itu, dirinya mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama dukung penguatan institusi Polri sebagai lembaga sipil yang profesional dan tetap berada dalam struktur yang menjamin kejelasan komando serta akuntabilitas demokratis.

Diakhir kegiatan ngopi solidaritas AKPERSI Kalbar, Syafarahman selaku Ketua DPD AKPERSI berserta keluarga besar AKPERSI Kalbar menyampaikan pernyataan sikap, diantaranya:

*PERNYATAAN SIKAP ASOSIASI KELUARGA PERS INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT*

Saya Safarahman, selaku Ketua DPD AKPERSI dan keluarga besar Asosiasi Keluarga Pers Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, mendukungan Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam sistem ketatanegaraan yang berlaku.

Sebagai organisasi yang lahir dari semangat kebebasan pers dan tanggung jawab sosial, kami memandang bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjaga, akan memastikan insan pers dapat menjalankan tugas jurnalistik secara aman, independen, dan profesional.

Kami meyakini bahwa tantangan keamanan ke depan semakin kompleks, mulai dari dinamika sosial, perkembangan teknologi informasi, hingga potensi gangguan terhadap persatuan bangsa. Dalam situasi tersebut, diperlukan struktur kelembagaan yang solid dan tidak terfragmentasi.

Menjaga Polri tetap berada di bawah Presiden adalah langkah strategis untuk memastikan efektivitas pengambilan keputusan dan respons cepat terhadap berbagai situasi darurat.

Kami, Asosiasi Keluarga Pers Indonesia Provinsi Kalimantan Barat juga menegaskan bahwa dukungan ini tidak mengurangi pentingnya pengawasan, transparansi, dan profesionalisme di tubuh Polri. Sebaliknya, kami mendorong penguatan reformasi internal, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perlindungan terhadap kebebasan pers dan hak asasi manusia.

Dengan semangat menjaga demokrasi, stabilitas, dan kepastian hukum, kami menyatakan dukungan agar Polri tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia demi kepentingan bangsa dan negara.

Sumber: Akpersi Kalbar

Read More

Nuusantara News Siapkan Laporan ke Ombudsman Terkait "Bobroknya" Transparansi Dinas PUPR Kota Pontianak

Pontianak - Nuusantara News resmi mengambil langkah tegas untuk melaporkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak ke Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat.

Langkah ini diambil menyusul terungkapnya fakta memalukan dalam persidangan sengketa informasi pada 13 Februari 2026 kemarin.

​Dalam sidang tersebut, terungkap di hadapan Majelis Komisioner bahwa Dinas PUPR Kota Pontianak sama sekali tidak memiliki perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Mirisnya, dinas teknis dengan anggaran raksasa ini hanya "berlindung" di balik SK PPID Utama milik Pemerintah Kota (Diskominfo) sebagai tameng legalitas di persidangan.

​Dugaan Kuat Maladministrasi:

​Ketidakhadiran perangkat PPID di tingkat dinas teknis bukan sekadar masalah administratif sepele. Nuusantara News menilai hal ini sebagai bentuk Maladministrasi nyata dalam pelayanan publik.

​"Ini bukan hanya soal administrasi, ini soal niat baik (goodwill) keterbukaan.

Bagaimana rakyat bisa mengawasi proyek infrastruktur jika rumah informasinya saja tidak ada di Dinas PUPR? Kami akan seret masalah ini ke Ombudsman," tegas Tim Investigasi Nuusantara News.

​Poin-Poin Laporan ke Ombudsman:

​Laporan yang sedang disusun oleh tim hukum Nuusantara News akan menitikberatkan pada beberapa poin krusial:

​Pengabaian Kewajiban Hukum: Melanggar UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Permendagri No. 3 Tahun 2017.

​Pelayanan Publik yang Lumpuh: Ketiadaan PPID Pelaksana mengakibatkan masyarakat dipersulit dalam mendapatkan informasi teknis proyek fisik.

​Penyalahgunaan SK PPID Utama: Menggunakan SK atasan untuk menutupi ketidaksiapan internal dalam mengelola data publik.

​Sanksi dan Tekanan Publik:

​Jika terbukti melakukan maladministrasi, Dinas PUPR Kota Pontianak terancam mendapatkan Rekomendasi Keras dari Ombudsman, yang jika diabaikan dapat berujung pada sanksi disiplin berat bagi Kepala Dinas sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

​Selain itu, ancaman pidana kurungan 1 tahun atau denda Rp 5.000.000,00 (Pasal 52 UU KIP) terus membayangi jika pihak dinas tetap bersikeras menutup diri dan tidak segera membenahi struktur informasinya.

​Nuusantara News Mengawal Sampai Tuntas

​Kami tidak akan berhenti di meja persidangan Komisi Informasi. Laporan ke Ombudsman adalah langkah awal untuk memastikan bahwa uang rakyat yang dikelola Dinas PUPR Pontianak melalui proyek-proyek fisik dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

​"Jangan jadikan SK PPID Utama sebagai tameng untuk menutupi ketertutupan informasi". Red

Read More

Sidang Sengketa Informasi: Dinas PUPR Kota Pontianak "Berlindung" di Balik SK Walikota, Nuusantara News Tegaskan UU Pers dan UU KIP Lebih Tinggi

Pontianak – Persidangan kedua sengketa informasi publik antara PT Mitra Cakrawala Nusantara (Nuusantara News) melawan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak berlangsung sengit di Kantor Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Barat. Sidang dengan agenda pemeriksaan Legal Standing dan kedudukan hukum para pihak ini menjadi panggung adu argumen antara transparansi publik dan dalih pengecualian informasi.

​Kehadiran Penuh Pihak Pemohon

​Pihak Pemohon, Nuusantara News, hadir dengan kekuatan penuh yang dipimpin langsung oleh Pimpinan Umum, Iskandar Sappe, didampingi Wakil Pimpinan Redaksi Andi Tenri sangka serta tim yang terdiri dari M. Sood, Muhlisin, Andi Supriadi dan Hamdani  Kehadiran tim lengkap ini menegaskan keseriusan media dalam memperjuangkan hak akses informasi yang selama ini terkesan ditutupi.

​Di sisi lain, Termohon PUPR Kota Pontianak menghadirkan 5 orang perwakilan, yang terdiri dari 2 orang Kuasa Hukum dari Biro Hukum Kantor Wali Kota Pontianak dan Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kota Pontianak.

​Debat Panas: SK Walikota vs UU KIP

​Dalam persidangan, pihak dinas PUPR bersikeras bahwa informasi yang diminta oleh Nuusantara News tidak dapat diberikan karena telah dikategorikan sebagai Informasi Dikecualikan berdasarkan Keputusan Walikota/Kepala Daerah.

​Namun, argumen tersebut langsung dipatahkan oleh Majelis Komisioner. Majelis menegaskan bahwa tidak semua informasi bisa serta-merta dikecualikan hanya dengan dasar SK Kepala Daerah. Pengecualian informasi harus tunduk pada mekanisme ketat yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), termasuk melalui proses Uji Konsekuensi yang benar.

​Soroti Prosedur "Aplikasi" yang Menghambat Pers:

​

Pihak Termohon juga berkilah bahwa permohonan konfirmasi seharusnya dilakukan melalui Dinas Kominfo melalui aplikasi tertentu yang telah ditunjuk. Menanggapi hal ini, pihak Nuusantara News menyatakan keberatan keras.

​"Apa yang kami lakukan sudah sesuai dengan mandat UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU KIP No 14 Tahun 2008 dan Standar Pelayanan Publik No 1 tahun 2021  Media bekerja dengan kecepatan dan dilindungi undang-undang untuk melakukan konfirmasi langsung guna kepentingan publik, bukan diputar-putar melalui birokrasi aplikasi yang menghambat kerja jurnalistik," tegas pihak Pemohon dalam persidangan.

​Menuju Babak Mediasi:

​Melihat adanya ruang sengketa yang belum menemui titik temu terkait klasifikasi informasi tersebut, Majelis Komisioner memutuskan bahwa sidang akan dilanjutkan pada agenda Mediasi. Jadwal pemanggilan para pihak untuk mediasi akan segera disampaikan oleh Panitera Komisi Informasi.

​Kasus ini menjadi sorotan publik khususnya di Kota Pontianak, mengingat Dinas PUPR merupakan instansi yang mengelola anggaran infrastruktur besar. Publik menanti apakah komitmen transparansi Pemerintah Kota Pontianak hanya jargon, atau benar-benar tunduk pada amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Red

Read More

Lindungi Kebun dari Dugaan Pencurian, Herman Justru Tersandung Proses Hukum

Kubu Raya – Seorang pria lanjut usia bernama Herman kini berstatus tersangka dalam perkara dugaan penyalahgunaan senjata tajam. Insiden tersebut terjadi di area kebun kelapa miliknya yang berada di wilayah Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, yang menjadi titik awal peristiwa hukum itu.

Perkara bermula saat Herman mendapati seseorang yang dicurigai tengah melakukan aksi pencurian di lahannya. Dalam situasi tersebut, ia diduga mengambil tindakan dengan menggunakan senjata tajam untuk menghadapi dan menghentikan orang yang diduga pelaku itu. Tindakan tersebut kemudian berujung pada konsekuensi hukum.

Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, aparat penegak hukum menetapkan Herman sebagai tersangka. Meski kejadian dipicu oleh upaya melindungi kepemilikan pribadi, penggunaan senjata tajam dalam situasi tersebut dinilai tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Saat ini perkara tersebut masih dalam penanganan pihak berwenang guna proses hukum lanjutan. Kasus ini turut memicu perhatian masyarakat, khususnya terkait batasan antara tindakan pembelaan diri dan potensi pelanggaran hukum pidana. Red

Read More