Kubu Raya – Nuusantara News
Sosok yang mengaku sebagai "pengamat kebijakan publik" menuai sorotan publik setelah pernyataannya dianggap tidak mewakili kepentingan masyarakat secara luas. Pengamat tersebut dinilai lebih memihak pada kelompok atau golongan tertentu, sehingga menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat.
Dalam sejumlah pernyataannya di media, pengamat itu kerap menyoroti kebijakan pemerintah daerah dengan nada yang dinilai berpihak dan tidak obyektif. Banyak warga menilai, pandangan yang disampaikan justru mencerminkan kepentingan kelompok tertentu, bukan hasil analisis akademis yang independen.
“Mestinya seorang pengamat kebijakan publik menyampaikan pandangan berdasarkan data, fakta lapangan dan kepentingan umum, bukan karena keberpihakan pada kelompok tertentu,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya, Selasa (4/11).
Praktisi hukum Juheran, S.H., CIM. turut memberikan pandangan terkait fenomena tersebut. Menurutnya, seorang "pengamat publik" memiliki tanggung jawab moral dan etis dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.
“Ketika seseorang mengatasnamakan diri sebagai pengamat kebijakan publik, maka seharusnya pandangan yang disampaikan harus objektif dan tidak menimbulkan persepsi keberpihakan. Jika pernyataannya cenderung mendukung satu golongan, maka itu berpotensi menyesatkan opini publik,” ujar Juheran.
Ia juga menegaskan bahwa kebebasan berpendapat memang dijamin oleh konstitusi, namun tetap harus dijalankan dengan mengedepankan asas profesionalitas dan kepentingan umum.
“Kritik boleh saja, tapi harus konstruktif dan berdasar. Jangan sampai opini pribadi dibungkus atas nama kajian publik,” tambahnya.
Menurut sejumlah pemerhati sosial, tindakan yang tidak netral dari seorang pengamat dapat mencederai kepercayaan publik terhadap peran pengamat sebagai suara objektif dan penyeimbang dalam demokrasi. Masyarakat pun berharap agar para pengamat kebijakan publik ke depan lebih berhati-hati dan profesional dalam menyampaikan pandangannya di ruang publik.
Tim red
