Dalam penyampaiannya, kader DPD Kubu Raya, Arifin Noor Aziz, menilai judul sampul “PT NasDem Indonesia Raya Tbk” beserta isi laporan tersebut berpotensi membentuk opini publik yang tidak tepat. Ia menyebut pemberitaan itu tidak hanya menyasar institusi partai, tetapi juga menyentuh kehormatan Ketua Umum Surya Paloh.
Menurut Arifin, pihaknya tetap menghormati kebebasan pers sebagai pilar demokrasi. Namun demikian, ia menegaskan bahwa kebebasan tersebut harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip akurasi, keberimbangan, serta tanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik.
Ia juga mengingatkan pentingnya media dalam menjalankan fungsi informasi, edukasi, hiburan, serta kontrol sosial. Oleh karena itu, media diharapkan lebih cermat agar tidak membentuk opini yang dinilai menyesatkan atau bias.
Sikap serupa turut disampaikan oleh perwakilan kader dari sejumlah daerah, Mereka menyebut isi pemberitaan tersebut telah menimbulkan keresahan di kalangan kader dan simpatisan, terutama terkait isu yang diklaim tidak pernah dibahas secara internal, seperti dugaan penggabungan dengan kekuatan politik lain.
Para kader menegaskan bahwa NasDem tetap berdiri sebagai partai yang independen dan solid hingga ke tingkat akar rumput. Mereka juga menolak anggapan yang menyamakan partai dengan entitas bisnis.
Dalam pernyataan resminya, kader NasDem Kalbar meminta Majalah Tempo untuk mencabut pemberitaan yang dianggap tidak akurat, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, serta memberikan ruang klarifikasi kepada pihak partai.
Selain itu, mereka juga mendesak Dewan Pers untuk melakukan penilaian atas dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik dalam pemberitaan tersebut.
Meski menyampaikan kritik tegas, NasDem Kalbar menegaskan tetap terbuka terhadap masukan dan kritik dari berbagai pihak. Mereka juga menyatakan kesiapan untuk terus menjalin hubungan konstruktif dengan media demi menjaga kualitas demokrasi.
Pihak kader menyebut akan mempertimbangkan langkah lanjutan apabila dalam waktu dekat tidak ada klarifikasi maupun permintaan maaf resmi dari pihak terkait. Red
