Pontianak – Sejumlah proyek infrastruktur jalan di Kalimantan Baratnya kini menjadi sorotan tajam. MD Nusantara News secara resmi melayangkan surat konfirmasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalbar, terkait dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan proyek bernilai puluhan miliar rupiah.
Surat yang dilayangkan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil investigasi awal tim redaksi yang menemukan indikasi ketidaksesuaian antara nilai anggaran dan kondisi fisik pekerjaan di lapangan.
Beberapa proyek yang disorot antara lain:
1. Peningkatan Jalan Sambas – Subah senilai Rp7,2 miliar
2. Rekonstruksi Jalan Nyirih – Serba Nahayu Rp5 miliar
3. Rekonstruksi Jalan Rantau Panjang – Serba Nahayu Rp5 miliar
4. Rekonstruksi Jalan Rantau Panjang – Semanga Rp10 miliar
5. Rekonstruksi Jalan Sungai Serabek – Sungai Muntik Rp8 miliar
6. Pembangunan Jembatan Ruas Ratu Sepudak – Kulap Rp20 miliar
Total anggaran proyek tersebut mencapai puluhan miliar rupiah yang bersumber dari keuangan daerah. Namun, berdasarkan temuan awal, terdapat dugaan kuat adanya mark-up serta pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis
Tak hanya itu, redaksi juga menyoroti aspek administrasi proyek. Sejumlah dokumen penting seperti Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), laporan progres pekerjaan, hingga laporan akhir diduga tidak disampaikan secara terbuka dan lengkap.
Dalam suratnya, Nusantara News meminta klarifikasi resmi dari PUPR Provinsi Kalbar terkait:
Kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak
Rincian dokumen administrasi proyek
Mekanisme pengawasan oleh dinas dan konsultan
Transparansi penggunaan anggaran
“Jika dugaan ini benar, maka ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan berpotensi mengarah pada penyimpangan anggaran yang merugikan negara,” tegas isi surat tersebut.
Langkah ini juga mengacu pada prinsip keterbukaan informasi publik serta peran pers sebagai kontrol sosial. Pemerintah diminta tidak menutup diri dan segera memberikan penjelasan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PUPR Provinsi Kalbar belum memberikan tanggapan resmi atas surat konfirmasi tersebut.
Publik kini menunggu sikap tegas pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan proyek infrastruktur yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Red
