Pontianak, Nuusantara News - Forum UMKM yang digelar pada 22 November 2025 di Novotel Pontianak awalnya diharapkan menjadi ruang netral bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan pembinaan, akses permodalan, serta memperluas jejaring usaha. Namun, kegiatan ini menuai perhatian publik setelah sebagian peserta menilai adanya muatan agenda internal organisasi tertentu di dalam rangkaian acara.
Beberapa peserta menyampaikan bahwa mereka merasa fokus utama forum menjadi bergeser dari pembahasan mengenai pengembangan UMKM. “Kami datang untuk kegiatan UMKM. Kami berharap agenda yang disampaikan tetap pada pokok kegiatan,” ujar salah satu peserta yang enggan disebutkan namanya.
Sejumlah peserta menyoroti bahwa agenda tersebut berkaitan dengan dinamika internal Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Barat. Namun, hingga kini belum ada klarifikasi resmi dari pihak penyelenggara mengenai hal tersebut.
Sementara itu, pimpinan Kadin Kalbar, H.M. Shaleh (“Galing”), dalam pernyataannya kepada media menekankan pentingnya prosedur dan koordinasi antara Kadin daerah dan Kadin pusat dalam setiap kegiatan organisasi, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Di sisi lain, Muhammad Rival menyampaikan pandangannya mengenai perlunya kepemimpinan daerah yang memahami kondisi lokal. Menurutnya, penguatan peran putra daerah dapat menjadi nilai tambah dalam mendukung pelaku usaha di Kalimantan Barat.
Kehadiran Menteri UMKM, Maman Abdurahman, turut menjadi sorotan publik. Namun, sebagian pihak tetap mengapresiasi simbolisasi pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM Kalbar dalam kesempatan tersebut.
Pengamat ekonomi lokal menilai bahwa dinamika yang muncul ini dapat menjadi pembelajaran bagi penyelenggara forum sejenis di masa depan. “Penting untuk memastikan agar kegiatan UMKM tetap fokus pada kepentingan pelaku usaha, sehingga dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi berbagai persepsi tersebut, Muhammad Rival menyampaikan bahwa ia mendorong adanya klarifikasi dan pelurusan informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Ia juga berharap forum UMKM di masa mendatang dapat berlangsung lebih kondusif dan tetap fokus pada pengembangan ekonomi lokal.
Publik kini menunggu penjelasan resmi dari pihak penyelenggara dan Kadin Kalbar untuk memastikan bahwa forum UMKM ke depan berjalan secara independen, transparan, dan berpihak pada kepentingan pelaku usaha.
(Lai)
